Pemerintah menegaskan pengemudi ojek online (ojol) tetap berstatus sebagai mitra perusahaan aplikasi setelah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang perlindungan ekosistem transportasi berbasis platform digital.
Baca juga: Dua Tahun Prabowo-Gibran, UMKM Makin Terhubung ke Ekonomi Digital
Baca juga: Cara Mencatat Pengeluaran Bisnis Online Shop agar Keuntungan Terlihat Jelas
Kepastian Status Kemitraan
Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyebut penegasan status kemitraan ini sejalan dengan aspirasi komunitas dan asosiasi pengemudi ojol selama proses pembahasan regulasi. Kepastian status sebagai mitra dinilai penting untuk menciptakan hubungan kerja sama yang lebih berimbang antara perusahaan penyedia aplikasi dan pengemudi.
Selama ini, status kemitraan ojol kerap jadi perdebatan panjang. Sebagian pengemudi menginginkan status yang lebih jelas agar mendapat jaminan perlindungan, sementara platform digital menilai model kemitraan lebih fleksibel. Regulasi baru ini hadir untuk menjembatani kedua kepentingan tersebut dengan aturan main yang lebih tegas.
Perlindungan Sosial dan Manfaat Lain
Melalui regulasi ini, pemerintah memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban para pihak, serta bentuk perlindungan yang bisa diperoleh pengemudi dalam menjalankan aktivitasnya lewat platform digital. Kementerian UMKM akan mengawal dan memonitor perjanjian kemitraan antara aplikator dan pengemudi, termasuk kepastian perlindungan sosial dan berbagai manfaat lainnya.
Satgas Lintas Kementerian
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut pemerintah menyepakati pembentukan satuan tugas (satgas) lintas kementerian untuk memastikan implementasi Perpres 27 Tahun 2026 berjalan efektif. Satgas ini diketuai Kementerian UMKM dengan melibatkan Kementerian Perhubungan serta Kementerian Komunikasi dan Digital.
Biaya Platform dan Aspek Perpajakan
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menjelaskan ketentuan biaya platform sebesar 8 persen telah dituangkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan, beserta pengaturan tarif layanan transportasi. Sementara itu, dari sisi perpajakan, pengemudi tidak dikenakan pajak penghasilan apabila penghasilannya masih berada di bawah batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
Untuk layanan pengantaran barang dan makanan, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyebut Komdigi bertanggung jawab menetapkan ketentuan biaya jasa melalui platform digital. Pengaturan ini akan memperhatikan kelayakan penghasilan pengemudi, perlindungan terhadap risiko pekerjaan, serta transparansi mekanisme penetapan harga oleh perusahaan aplikasi.
Dampak bagi Pelaku UMKM
Perpres ini juga mencakup layanan pengantaran barang dan makanan yang menjadi bagian penting ekosistem ekonomi digital. Maman menyebut saat ini ada sekitar 15 juta merchant atau pengusaha UMKM yang memanfaatkan platform digital. Layanan pengantaran menjadi salah satu mata rantai yang menghubungkan kegiatan usaha, distribusi produk, dan konsumen.
Dengan adanya kepastian regulasi ini, diharapkan ekosistem ekonomi digital tumbuh lebih sehat dan berkelanjutan. Baik pengemudi, aplikator, maupun pelaku UMKM sama-sama mendapat kejelasan aturan main, sehingga aktivitas usaha bisa berjalan lebih stabil dan saling menguntungkan.
Tahapan Implementasi
Setelah Perpres terbit, tahap berikutnya adalah penyusunan aturan turunan berupa peraturan menteri yang mengatur detail teknis. Pemerintah menargetkan aturan ini bisa segera dijalankan agar kepastian bagi pengemudi dan pelaku usaha nggak berlarut-larut. Satgas lintas kementerian juga akan memantau langsung di lapangan, memastikan ketentuan biaya platform dan perlindungan sosial benar-benar diterapkan oleh aplikator, bukan sekadar aturan di atas kertas.
Dengan regulasi yang lebih jelas, harapannya ekosistem transportasi digital bisa tumbuh lebih adil bagi semua pihak. Pengemudi mendapat kepastian, aplikator punya panduan operasional, dan konsumen tetap terlayani. Semua bermuara pada satu tujuan: ekonomi digital Indonesia yang lebih matang dan inklusif.
Singkatnya, aturan ini jadi babak baru bagi jutaan pengemudi dan pelaku usaha yang menggantungkan hidup pada ekonomi platform.
Sumber: ANTARA