
Pemerintah resmi memberikan kepastian bagi para pengemudi ojek online melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang perlindungan ekosistem transportasi berbasis platform digital. Aturan ini menjawab sejumlah keresahan yang selama ini membayangi para mitra pengemudi, mulai dari soal pajak, biaya platform, hingga status kemitraan.
Baca juga: Menteri UMKM Tegaskan Tukang Cukur dan Pijat Bebas Pajak, Ini Rincian Insentif Pajak UMKM
Baca juga: Pajak Marketplace Resmi Berlaku 1 November 2026, Ini yang Perlu Diketahui Penjual Online
Bebas Pajak Selama di Bawah PTKP
Poin yang paling ditunggu adalah kepastian perpajakan. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan bahwa pengemudi ojol tidak dikenakan pajak penghasilan apabila penghasilannya masih berada di bawah batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Artinya, kewajiban pajak tidak serta-merta muncul hanya karena mereka memperoleh pendapatan dari aktivitas di platform digital.
Ketentuan ini memberi napas lega bagi para pengemudi yang sebagian besar berpenghasilan pas-pasan, sekaligus memperjelas posisi mereka di mata aturan. Sebelumnya, ketidakjelasan soal pajak kerap menimbulkan kekhawatiran di kalangan mitra pengemudi yang bergantung pada pendapatan harian.
Biaya Platform Ditetapkan 8 Persen
Selain pajak, Perpres ini juga mengatur biaya platform. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyebut pemerintah menetapkan biaya platform sebesar 8 persen untuk layanan transportasi online. Ketentuan ini dituangkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan dan menjadi acuan dalam memberi kepastian bagi pengemudi.
Pengaturan tidak hanya mencakup angkutan penumpang, tetapi juga layanan pengantaran barang dan makanan. Untuk layanan pengantaran, ketentuan biaya jasanya akan diatur lebih lanjut melalui peraturan menteri, dengan mempertimbangkan kelayakan penghasilan pengemudi dan transparansi penetapan harga oleh aplikator.
Status Kemitraan dan Perlindungan Sosial
Perpres ini juga menegaskan status pengemudi ojol yang tetap menjadi mitra perusahaan aplikasi, bukan karyawan. Di sisi lain, pemerintah mengatur perlindungan sosial dan berbagai manfaat lain bagi pengemudi. Kementerian UMKM akan mengawal dan memonitor perjanjian kemitraan antara aplikator dan pengemudi agar hak-hak mitra tetap terlindungi.
Makna bagi Ekonomi Digital
Langkah ini menjadi sinyal positif bagi ekosistem ekonomi digital secara keseluruhan. Regulasi yang jelas memberi kepastian bagi pelaku usaha dan platform, sehingga roda perekonomian bisa berputar lebih sehat. Bagi pelaku usaha kecil, kepastian aturan ini juga bisa menjadi pelajaran bagaimana regulasi yang tertata menciptakan iklim usaha yang kondusif.
Saat menjalankan usaha sendiri, penting untuk menentukan target pasar yang tepat agar promosi tidak mubazir, sekaligus membangun personal branding supaya makin dipercaya pelanggan. Kepastian regulasi dan strategi usaha yang tepat sama-sama jadi fondasi untuk tumbuh berkelanjutan.
Latar Belakang Perpres 27/2026
Aturan ini lahir dari kebutuhan untuk menata ekosistem transportasi digital yang selama ini berjalan tanpa kerangka regulasi yang utuh. Para pengemudi kerap berada di posisi yang tidak pasti, baik dari sisi pendapatan maupun perlindungan. Dengan adanya Perpres, pemerintah berupaya menyeimbangkan kepentingan pengemudi, perusahaan aplikasi, dan konsumen dalam satu kerangka yang jelas.
Peraturan turunan yang menyusul diharapkan makin memperjelas teknis di lapangan, termasuk soal tarif, pembagian pendapatan, hingga mekanisme pengaduan bagi mitra pengemudi.
Pelajaran untuk Pelaku Usaha Digital
Terbitnya Perpres ini juga menegaskan bahwa ekonomi digital bukan wilayah tanpa aturan. Kepastian regulasi justru menjadi fondasi penting agar inovasi bisa tumbuh sehat dan berkelanjutan. Bagi siapa pun yang menjalankan usaha berbasis platform, memahami regulasi yang berlaku sama pentingnya dengan menguasai strategi pemasaran.
Sumber: Liputan6 — “Menteri UMKM Pastikan Ojol Tak Kena Pajak, Ini Syaratnya”