
Para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor makanan dan minuman perlu bersiap menghadapi babak baru. Kewajiban sertifikasi halal untuk produk UMKM mulai berlaku pada 18 Oktober 2026. Kebijakan ini menandai berakhirnya masa penyesuaian dan mengharuskan produk yang beredar memiliki sertifikat halal resmi.
Baca juga: Pajak Marketplace Resmi Berlaku 1 November 2026, Ini yang Perlu Diketahui Penjual Online
Baca juga: Mulai 25 Oktober, UMKM yang Jualan Online Dapat Diskon Biaya Administrasi 50 Persen
Baca juga: Cara Menghadapi Karyawan yang Sering Terlambat di Usaha Kecil tanpa Merusak Hubungan
Apa Artinya Bagi Pelaku Usaha
Dengan berlakunya kewajiban ini, produk makanan dan minuman yang diproduksi pelaku UMKM wajib memiliki sertifikat halal. Tanpa sertifikat tersebut, produk berisiko menghadapi kendala dalam peredaran dan penjualan. Bagi pelaku usaha, ini berarti mereka perlu memastikan seluruh proses produksi memenuhi standar yang ditetapkan, termasuk penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH).
Industri Kecil Masih Butuh Dukungan
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyoroti bahwa industri kecil masih membutuhkan pendanaan dan pendampingan teknis, terutama dalam penerapan SJPH. Banyak pelaku usaha skala mikro yang belum sepenuhnya memahami prosedur sertifikasi maupun standar yang harus dipenuhi. Karena itu, dukungan berupa bimbingan teknis dan kemudahan akses pembiayaan dinilai penting agar kewajiban ini tidak menjadi beban yang memberatkan.
Catatan dari Para Ekonom
Di sisi lain, sejumlah ekonom memberikan catatan terhadap pelaksanaan aturan ini. Ekonom dari CORE Indonesia, misalnya, menyoroti potensi bertambahnya beban biaya dan administrasi bagi pelaku usaha. Desain pelaksanaan dan mekanisme aturannya menjadi perhatian, karena jika tidak dirancang dengan baik, kebijakan yang bertujuan baik justru bisa menyulitkan UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian.
Langkah Persiapan bagi Pelaku Usaha
Bagi pelaku UMKM yang belum mengurus sertifikasi, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan:
- Cek persyaratan dan prosedur. Pahami alur pengajuan sertifikasi halal sesuai kategori produk dan skala usaha.
- Siapkan dokumen yang dibutuhkan. Lengkapi data usaha, izin, dan dokumen pendukung lain sejak dini agar proses lebih lancar.
- Terapkan SJPH secara bertahap. Mulai dari kebersihan bahan baku, proses produksi, hingga penyimpanan sesuai standar.
- Manfaatkan program pendampingan. Banyak lembaga dan komunitas yang menyediakan bimbingan gratis atau bersubsidi untuk sertifikasi halal.
- Konsultasikan dengan pendamping halal. Jika bingung, jangan ragu bertanya kepada pendamping yang kompeten di bidangnya.
Peluang di Balik Kewajiban
Meski terasa menambah tanggung jawab, sertifikasi halal sebenarnya juga membuka peluang. Produk yang bersertifikat lebih dipercaya konsumen dan punya akses lebih luas ke pasar, termasuk ritel modern. Bagi pelaku usaha, memandang kewajiban ini sebagai investasi jangka panjang bisa menjadi langkah cerdas untuk memperkuat daya saing produk di pasar yang semakin ketat.
Sumber: Bisnis.com, Suara.com