Mulai 25 Oktober, UMKM yang Jualan Online Dapat Diskon Biaya Administrasi 50 Persen

Kabar baik bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang berjualan lewat platform digital. Kementerian UMKM memberikan insentif berupa diskon biaya administrasi sebesar 50 persen bagi mereka yang menjual produk dalam negeri melalui lokapasar atau marketplace.

Baca juga: Menteri UMKM Tegaskan Tukang Cukur dan Pijat Bebas Pajak, Ini Rincian Insentif Pajak UMKM

Baca juga: Perpres 27/2026: Ojol Bebas Pajak di Bawah PTKP, Biaya Platform Ditetapkan 8 Persen

Kebijakan Langsung dari Presiden

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut insentif ini merupakan arahan langsung dari Presiden. Bagi usaha mikro dan kecil yang memproduksi produk dalam negeri, diskon 50 persen biaya administrasi akan diberlakukan secara wajib. Kebijakan ini mulai berlaku pada 25 Oktober 2026.

Tujuannya untuk meringankan beban biaya administrasi yang selama ini ditanggung pelaku usaha kecil ketika berjualan melalui platform digital. Semakin ringan biayanya, semakin besar pula ruang bagi mereka untuk mengembangkan usaha.

Syarat dan Cara Mendaftar

Syaratnya sederhana. Pelaku usaha cukup mendaftarkan diri melalui sistem Sapa UMKM milik Kementerian UMKM. Pendaftaran dilakukan agar penerima insentif dapat terdata dan terpantau secara transparan. Deputi Bidang Usaha Kecil sekaligus Pelaksana Tugas Sekretaris Kementerian UMKM, Temmy Satya Permana, menegaskan insentif ini khusus menyasar merchant kategori usaha mikro dan kecil yang menjual produk dalam negeri.

Pelaku usaha juga perlu mendaftarkan produk yang dijual, termasuk memasukkan kode produk atau stock keeping unit (SKU). Hal ini memudahkan platform digital memeriksa apakah produk tersebut benar-benar berasal dari dalam negeri, sehingga insentif tidak salah sasaran.

Mekanisme Verifikasi

Dalam mekanisme yang disiapkan, platform digital akan mengambil data dari Sapa UMKM setiap hari Jumat. Selanjutnya, platform diberi waktu maksimal 10 hari untuk memverifikasi usulan merchant. Keputusan menteri terkait kebijakan ini telah ditandatangani pada 25 September 2026, dan pemerintah memberikan waktu bagi platform untuk menyesuaikan sistem sebelum kebijakan dilaksanakan.

Menariknya, insentif ini tidak memiliki batas waktu. Selama pelaku usaha masih masuk kategori mikro dan kecil serta menjual produk dalam negeri sesuai ketentuan, mereka tetap bisa menikmati manfaatnya. Ini menjadi angin segar bagi para pelaku usaha kecil yang ingin terus tumbuh di ekosistem digital.

Sumber: Kompas.com