
Setelah beberapa kali mengalami penundaan, pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada transaksi marketplace akhirnya resmi berlaku mulai 1 November 2026. Kebijakan ini menjadikan platform e-commerce sebagai pemungut pajak atas penjualan pedagang dalam negeri, sebuah langkah yang perlu dipahami baik oleh para pelaku usaha yang berjualan secara daring.
Empat Platform Jadi Pemungut Pajak
Direktorat Jenderal Pajak telah menunjuk empat marketplace besar sebagai pemungut PPh Pasal 22, yakni Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Blibli. Artinya, keempat platform inilah yang akan memotong pajak dari transaksi penjual dan menyetorkannya ke negara. Kebijakan ini merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025.
Penundaan yang sempat terjadi hingga 31 Oktober 2026 dilakukan untuk menjaga kestabilan daya beli masyarakat di tengah kondisi ekonomi. Namun, DJP menegaskan tidak ada perubahan substansi pada kebijakan ini.
Bagaimana Mekanisme Pemungutannya
Secara garis besar, pajak dipotong dari penghasilan bruto penjual atas setiap transaksi yang terjadi di platform. Besaran tarif umumnya mengacu pada ketentuan PPh Pasal 22, dengan mekanisme yang memperhitungkan status kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP. Penjual yang belum memiliki NPWP biasanya dikenakan tarif yang lebih tinggi.
Penting bagi penjual untuk memahami bahwa pajak yang dipotong ini bukanlah pajak baru, melainkan pemungutan di muka yang bisa diperhitungkan dalam kewajiban pajak tahunan.
Dampak bagi Pelaku Usaha Kecil
Bagi UMKM yang berjualan online, kebijakan ini berarti ada potongan otomatis dari setiap penjualan. Karena itu, penting untuk menyesuaikan strategi harga agar margin keuntungan tetap sehat. Hitung ulang struktur biayamu sehingga potongan pajak tidak menggerus keuntungan secara signifikan.
Kalau kamu masih bingung menentukan harga jual yang tepat, baca cara menentukan harga jual produk online agar tidak rugi untuk panduan yang lebih lengkap.
Langkah yang Bisa Dilakukan Penjual
Langkah paling mendasar adalah memastikan kamu sudah memiliki NPWP. Selain membuat tarif pajak lebih rendah, NPWP juga membantu pencatatan keuangan usahamu menjadi lebih rapi dan kredibel di mata calon mitra maupun pembeli. Setelah itu, biasakan menyimpan seluruh bukti transaksi dan potongan pajak sebagai arsip.
Selain pajak, ada kabar baik lain bagi penjual online yang perlu kamu manfaatkan, seperti diskon biaya administrasi 50 persen untuk UMKM yang berjualan online. Dengan memahami seluruh komponen biaya, kamu bisa menyusun strategi usaha yang lebih sehat.
Siapa Saja yang Terkena Dampaknya
Kebijakan ini menyasar pedagang dalam negeri yang berjualan secara elektronik melalui platform yang ditunjuk. Bagi penjual yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak, pemotongan ini relatif bisa dikelola karena tarifnya lebih rendah. Namun bagi yang belum memiliki NPWP, ada baiknya segera mengurusnya agar beban pajak tidak menjadi lebih besar dari seharusnya.
Penting juga untuk memahami bahwa kebijakan ini berbeda dari pajak digital yang menyasar penyedia layanan luar negeri. Bagi pelaku usaha, membaca aturan secara utuh akan membantu menghindari kesalahpahaman yang bisa mengganggu operasional toko online.
Kesempatan untuk Menata Usaha Lebih Profesional
Meski awalnya terasa menambah beban, kebijakan ini bisa menjadi momentum untuk menata administrasi usaha agar lebih profesional. Pencatatan yang rapi, pemahaman pajak yang baik, dan perencanaan harga yang matang justru akan memperkuat fondasi bisnismu dalam jangka panjang.
Dengan sikap yang tepat, perubahan aturan seperti ini tidak lagi menjadi hambatan, melainkan pijakan untuk tumbuh menjadi usaha yang lebih terstruktur dan siap bersaing.
Sumber: Tirto.id, Kontan & Kompas